Lubuklinggau — Wacana soal kepentingan politik sering dijadikan alasan atas berbagai persoalan pembangunan yang tersendat. Namun, masyarakat menilai akar persoalan yang sebenarnya bukan semata-mata soal politik, melainkan karena adanya oknum pejabat yang kerap mempermainkan rakyat.
Sejumlah tokoh masyarakat menegaskan bahwa rakyat selalu menjadi pihak yang dirugikan. “Jangan hanya dalih politik dijadikan tameng, faktanya rakyat selalu jadi korban permainan pejabat. Proyek molor, anggaran tidak jelas, dan janji pembangunan tidak pernah terealisasi,” ujar salah satu warga dengan nada kecewa.
Fenomena ini memperlihatkan pola yang berulang: setiap kali ada masalah, narasi politik dijadikan kambing hitam. Padahal dugaan kuat muncul dari praktik penyalahgunaan wewenang serta permainan anggaran yang melibatkan oknum di lingkaran pemerintahan.
Masyarakat pun mendesak agar pejabat yang terbukti bermain proyek dan mempermainkan kepentingan rakyat ditindak tegas. “Kami bosan dijadikan alat. Kalau memang ada oknum yang mempermainkan anggaran, jangan dibiarkan. Harus ada sanksi dan tindakan nyata,” tegas warga lainnya.
Dengan kondisi ini, rakyat semakin kritis melihat bahwa bukan sekadar politik yang salah arah, melainkan pejabat yang lebih mementingkan kepentingan oknum pribadi dan kelompok, alih-alih mengutamakan kepentingan masyarakat luas.
