LUBUKLINGGAU — Proyek pembangunan dinding penahan tanah beton bertulang di kawasan Taman Olahraga Megang, yang menelan anggaran lebih dari Rp2 miliar dari APBD Kota Lubuklinggau, kini menjadi sorotan tajam. Pasalnya, bangunan yang baru rampung beberapa waktu lalu itu sudah mengalami kerusakan parah dan roboh, menimbulkan pertanyaan besar terkait mutu pekerjaan dan pengawasan dari pihak terkait.
Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah bagian dinding penahan tanah ambruk dan retak di beberapa sisi. Kondisi ini membuat warga khawatir karena proyek tersebut belum lama selesai dibangun dan belum sepenuhnya dimanfaatkan.
Warga sekitar mengaku kecewa dengan hasil pekerjaan yang dinilai tidak sebanding dengan besarnya nilai anggaran.
> “Anggaran sebesar itu, tapi bangunannya sudah rusak. Kami heran ke mana uang sebesar itu digunakan,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Minggu (6/10).
Hingga kini, belum ada tanggapan yang jelas dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Lubuklinggau terkait kerusakan bangunan tersebut. Beberapa kali awak media mencoba melakukan konfirmasi, namun pihak dinas belum memberikan pernyataan resmi.
Masyarakat berharap Pemerintah Kota Lubuklinggau tidak hanya fokus pada perbaikan fisik, tetapi juga melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek, termasuk kinerja kontraktor pelaksana.
> “Kalau baru selesai saja sudah roboh, artinya ada yang tidak beres. Harus diperiksa agar uang rakyat tidak sia-sia,” kata warga lainnya.
Kerusakan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengawasan teknis, kualitas material, dan pertanggungjawaban kontraktor dalam proyek bernilai miliaran rupiah tersebut. Publik kini menunggu sikap tegas dari Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Lubuklinggau. Beberapa kali awak media mencoba mengonfirmasi Kepala Dinas PUPR, namun yang bersangkutan belum memberikan jawaban atau penjelasan terkait penyebab kerusakan.
