Musirawas Utara – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengungkap temuan mengejutkan di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Biaya pemeliharaan kendaraan dinas tercatat membengkak hingga Rp1,03 miliar pada tahun 2024. Angka fantastis … Setda Muratara Diam Seribu Bahasa, BPK Bongkar Servis MobnasRead more
Musirawas Utara – Mobil dinas di Sekretariat Daerah (Setda) Musi Rawas Utara seolah punya biaya perawatan lebih mahal dari mobil mewah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas membengkak hingga Rp1,03 miliar sepanjang … Biaya servis Mobil Dinas Setda Muratara Rp1,03 Miliar, Setara 4 Mobil BaruRead more
Musi Rawas – Belanja suku cadang alat berat pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Musi Rawas terindikasi bermasalah. Dari dokumen resmi SIPD Kemendagri, ditemukan sejumlah komponen seperti oli, filter, bearing, hingga baterai excavator tercatat dengan … DLH Musi Rawas Terindikasi Bermasalah, Potensi Kerugian Capai Rp 1 MiliarRead more
Lubuk Linggau – BPK menemukan kondisi keuangan Pemkot Lubuk Linggau pada akhir 2024 sangat berat. Kas daerah tercatat Rp133,8 miliar, namun sebagian besar hanyalah titipan dari pemerintah pusat seperti DAU, DBH, DAK, dan Dana Insentif … Laporan Keuangan Kota Lubuklinggau, Dana Terlarang Rp13 Miliar Disalahgunakan?Read more
Lubuklinggau – Di atas kertas, fasum Perumahan Harapan Jaya sudah diserahkan ke Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui BAST No: BA/14/DISPERAKIM/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Lubuk linggau. Namun faktanya, lahan yang seharusnya … Disperkim Disorot, Fasum Harapan Jaya Hilang di Atas Kertas: Aset Publik Gantung Tanpa KepastianRead more
Lubuk Linggau – Di balik tumpukan Surat Pernyataan Hutang (SPH) senilai Rp190 miliar lebih, tersembunyi potensi pelanggaran hukum yang tidak bisa dianggap enteng. Publik mulai menyoroti tidak hanya sisi fiskal, tetapi juga dimensi pidana yang … Jangan Ditutup! Wali Kota Lubuk Linggau Didorong Libatkan APH Usut Dugaan Pidana di Balik SPHRead more
Lubuk Linggau – Tekanan publik terhadap Wali Kota Lubuklinggau kian membesar. Tuntutannya satu: buka daftar lengkap Surat Pernyataan Hutang (SPH) tahun 2024 yang nilainya ditaksir menembus Rp190 miliar. Desakan ini tidak lagi sekadar permintaan, tetapi … Proyek SPH Harus Diumumkan! Publik Desak Wali Kota Tunjukkan Daftar Utang DaerahRead more
Lubuk Linggau – Pemerintahan baru Kota Lubuklinggau langsung dihadapkan pada gelombang fiskal besar: tumpukan Surat Pernyataan Hutang (SPH) Tahun 2024 yang nilainya ditaksir melampaui Rp190 miliar menjadi perhatian publik, terutama menyangkut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan … Wali Kota Lubuk Linggau Didesak Lakukan Audit Terbuka terhadap SPH Rp190 MiliarRead more
Lubuklinggau – Polemik pengakuan utang Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui Surat Pengakuan Hutang (SPH) Tahun Anggaran 2024 memicu kekhawatiran di tengah masyarakat. Surat resmi Pemkot yang beredar berisi undangan kepada rekanan untuk menghadiri audiensi SPH, namun … SPH Jadi Sorotan, Publik Desak DPRD Lubuklinggau Bertindak Tegas:Read more
*Pemerintah Kota Lubuklinggau memangkas anggaran gaji ASN di Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau sebesar Rp43,48 miliar. Investigasi awal menunjukkan dugaan mark-up jumlah pegawai aktif. Ada apa dengan data kepegawaian?* Lubuk Linggau – Anggaran gaji ASN … Rp43 Miliar “Lenyap” dari Anggaran Gaji ASN: Ada Pegawai Fiktif di Balik Angka?Read more
