Radar Kritik

Aspirasi Publik Lubuklinggau — Pemerintah Kota Lubuklinggau dinilai lamban, abai, dan tidak serius menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tata kelola belanja daerah. Data terbaru menunjukkan bahwa dari 39 rekomendasi senilai Rp18,06 miliar, baru … Rekomendasi BPK Diacuhkan, Pemkot Lubuklinggau Abaikan 15 Temuan Kerugian NegaraRead more

ASPIRASI PUBLIK LUBUKLINGGAU — Di balik jargon reformasi pelayanan kesehatan, tersembunyi praktik anggaran yang membuat dahi berkerut. Pada tahun anggaran 2024, Pemerintah Kota Lubuklinggau tercatat mengalokasikan dana untuk subkegiatan berjudul Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD … Anggaran Ganda Pelayanan BLUD di Lubuk Linggau: Dua Kegiatan Satu NamaRead more

Lubuk Linggau – Dalam satu tahun anggaran, Pemerintah Kota mengurangi belanja gaji ASN hingga lebih dari Rp43 miliar. Angka yang sangat besar itu lenyap begitu saja dalam dokumen perubahan anggaran, tanpa penjelasan rinci kepada publik. … Penurunan Anggaran Misterius, Kemana Hilangnya Rp43M Gaji ASN di Pemkot Lubuklinggau?Read more

Aspirasi Publik Lubuklinggau, 15/5 2025 – Di tengah upaya penataan kepegawaian non-ASN, sebanyak 16 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau justru terindikasi menganggarkan dan merealisasikan belanja tenaga honorer secara tidak sah. … Dibayar Meski Dilarang Dugaan Pembangkangan 16 Dinas di Era Pj Wali Kota LubuklinggauRead more

Aspirasi Publik Lubuk Linggau – Anggaran belanja pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau untuk tahun anggaran berjalan mengalami penyusutan drastis. Dari sebelumnya sebesar Rp171,4 miliar, kini hanya dialokasikan Rp127,9 miliar. Selisihnya mencapai … Potong Anggaran Rp43 Miliar, Tapi ASN Tetap 1.209 Orang: Efisiensi atau Ilusi di Dinas Pendidikan Lubuk Linggau?Read more

Aspirasi Publik 11 Mei 2025 Lubuk Linggau – Dalam masa awal kepemimpinannya, wali kota Kota Lubuklinggau dihadapkan pada persoalan serius yang berpotensi mencoreng integritas birokrasi. Indikasi kuat bahwa sejumlah SKPD melakukan pengadaan jasa tenaga honorer secara … Wali Kota Lubuk Linggau Harus Bertindak, Pembiaran Pengadaan Honorer Fiktif Bisa Jadi Skandal SistemikRead more